Berita Terkini

40

Webinar Nasional Integrasi Alur Kerja Menggunakan Kecerdasan Buatan dalam Pemilu

Jambi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi mengikuti kegiatan Webinar Nasional Integrasi Alur Kerja Menggunakan Kecerdasan Buatan dalam Pemilu, yang diselenggarakan oleh KPU RI secara virtual pada Jumat, 24 Oktober 2025. Melalui kegiatan ini, KPU berupaya mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu agar mampu mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan dalam setiap aspek tata kelola penyelenggaraan pemilu, menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.


Selengkapnya
28

Rapat Koordinasi Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan dan Penguatan Kinerja Pengawasan di Lingkungan KPU

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Suparmin, Kepala Bagian Teknis dan Hukum Dedy Herawan serta Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Dian Asmara mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan dan Penguatan Kinerja Pengawasan di Lingkungan KPU pada 20 s.d 22 Oktober 2025. Dalam kegiatan tersebut KPU Provinsi Jambi berhasil meraih tiga penghargaan nasional sekaligus: ???? Juara II Kategori Hasil Evaluasi Kartu Kendali SPIP Tahun 2025 (Satuan Kerja Sedang) ???? Juara II Kategori Kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun 2024 (Satuan Kerja Sedang) Tak hanya itu, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga turut menorehkan prestasi gemilang sebagai: ???? Juara I Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 (Kelompok KPU Kabupaten/Kota) Penghargaan ini menjadi bukti komitmen jajaran KPU di Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas


Selengkapnya
45

Exit Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025

Jambi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi melaksanakan Exit Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025. Kegiatan ini digelar di Aula Kantor KPU Provinsi Jambi, Selasa (21/10/2025). Exit meeting ini dihadiri langsung pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Muhammad Toha Arafat beserta tim pemeriksa. Sementara dari KPU Provinsi Jambi dihadiri oleh ketua, anggota, dan sekretaris KPU Provinsi Jambi, beserta jajaran sekretariat. Selain diikuti oleh KPU Provinsi Jambi, kegiatan ini juga melibatkan perwakilan dari tiga satuan kerja yang menjadi sampel pemeriksaan, yaitu KPU Kabupaten Merangin, KPU Kabupaten Bungo, dan KPU Kabupaten Batanghari yang diwakili oleh ketua serta sekretaris. Pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendorong peningkatan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Melalui Exit Meeting ini, BPK menyampaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KPU di semua tingkatan. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi KPU Provinsi Jambi untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan belanja Pilkada, serta memperbaiki koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penggunaan dana hibah Pilkada. KPU Provinsi Jambi menyampaikan apresiasi atas sinergi dan pendampingan dari BPK selama proses pemeriksaan berlangsung. Hasil pemeriksaan ini diharapkan menjadi pijakan dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan penyelenggaraan Pilkada yang profesional, transparan, dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu. Exit meeting ini sekaligus menutup rangkaian pemeriksaan yang sebelumnya diawali dengan Entry meeting pada 16 September 2025.


Selengkapnya
29

Perkuat Keterbukaan Informasi, Anggota KPU Provinsi Jambi Paparkan Materi Pengelolaan Informasi Publik dan Uji Konsekuensi

Jambi, Selasa, 21 Oktober 2025, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kegiatan ini menghadirkan Fahrul Rozi, Anggota KPU Provinsi Jambi Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, sebagai narasumber yang membawakan materi tentang pengelolaan informasi publik dan uji konsekuensi dalam konteks keterbukaan informasi di lembaga publik. Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin terbangun kesadaran dan pemahaman sivitas akademika terhadap pentingnya tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, dan profesional.


Selengkapnya
47

Rapat Koordinasi Pengawasan Bersama Lembaga Penegak Hukum dan Pengawasan

Jambi, Selasa, 21 Oktober 2025 dalam rangka Peningkatan dan Penguatan Kinerja Pengawasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, dihadiri secara langsung di Jakarta, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jambi Suparmin, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Hukum dan Pemilu Deddy Herawan, Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik Dian Asmara, dan secara daring Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Sahroni, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Edison, Divisi Perencanaan Data dan Informasi Fahrul Rozi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Yatno, Sekretaris KPU Provinsi Jambi H. Khoirul Bahri Lubis, Kepala Sub Bagian Hukum Ryen Arisandi serta Staf Hukum KPU Provinsi Jambi. Kegiatan terdiri dari empat sesi penyampaian materi. Kegiatan dimulai dengan penyampaian materi sesi Pertama dengan materi Overview Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP yang dimoderatori oleh Inspektorat Wilayah II H. Bakhtiar, dilanjutkan dengan dengan penyampaian materi sesi Kedua mengenai Sinergitas KPU dan APH dalam Penanganan serta Penyelesaian Kasus Tipikor dan Peran APIP dan Biro Hukum atas Permasalahan Tipikor pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang dimoderatori oleh Inspektorat Wilayah I Wahyu Yudi Wijayanti dan Karo Hukum Novy Hasbhy Munnawar, Sesi Ketiga mengenai Sosialisasi Whistleblowing System (WBS) oleh KPK yang dimoderatori oleh Inspektur Wilayah III Ferry Syahminan, dan sesi materi Keempat mengenai Komitmen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan oleh BPK yang dimoderatori oleh Inspektur Wilayah III Ferry Syahminan.


Selengkapnya