KPU Provinsi Jambi Peduli terhadap pemilih disabilitas Siapkan Fasilitas untuk Pemilih Disabilitas   Eksistensi penyandang disabilitas (disabilitas) turut mengisi ruang kontestasi politik dalam bingkai pemilihan umum (pemilu) 2024. Berdasarkan visi-misi pasangan calon, program kerja menyasar pemenuhan hak kelompok disabilitas dan melibatkan penyandang disabilitas di barisan tim sukses. Namun, kemunculan isu disabilitas dalam momen pemilu biasanya seperti makanan penutup atau dikenal dessert. Dilirik maupun tidak, rencana menyantap makanan utama tetap jadi. Meskipun isu disabilitas dipandang ada, belum tentu itu menjadi pilihan, sedangkan agenda utama kepentingan elit politik tetap berjalan sesuai ambisi. Lalu, sejauh mana keberadaan isu disabilitas memberikan pengaruh pada pesta demokrasi lima tahunan ini? Pertanyaan reflektif ini menjadi upaya kritis untuk memastikan bahwa keberadaan kelompok disabilitas tidak hanya menjadi atribut pemanis partai politik untuk mendulang suara. Jauh lebih penting lagi, keberadaannya perlu didorong sebagai aktor penggerak dalam menghadirkan inklusivitas dan pemenuhan hak bagi seluruh ragam disabilitas. Dalam rangka mewujudkan WBBK dan WBBM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap pemilih disabilitas. Salah satunya fasilitas terhadap Pemilih Disabilitas di Kantor KPU Provinsi Jambi mulai dari Parkir Disabilitas hingga Toliet Disabilitas. Kebijakan konsesi diperlukan sebagai “kompensasi” atas belum optimalnya pemerintah dalam menghadirkan inklusivitas pada ruang-ruang publik dan kesempatan kerja yang ramah disabilitas. Pada tataran praktik, kebijakan ini bertujuan meringankan beban yang dihadapi penyandang disabilitas atas konsekuensi dari kondisi tiap ragam disabilitas maupun keluarga yang merawat anak disabilitas.    Fasilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS): KPU selalu mempertimbangkan fasilitas dan akses yang memudahkan bagi pemilih disabilitas. Mereka telah menyiapkan fasilitas, termasuk template khusus di TPS, untuk memastikan pemilih disabilitas dapat melakukan pencoblosan dengan mudah. Alat Bantu Tuna Netra: KPU Provinsi Jambi juga telah menyiapkan Alat Bantu Tuna Netra (ABTN) untuk membantu para disabilitas sensorik netra menggunakan hak pilih1. Aksesibilitas: KPU tidak menyiapkan TPS khusus bagi pemilih penyandang disabilitas. Sehingga, DPT penyandang disabilitas akan disebar di berbagai TPS yang telah ditentukan saat dilakukan pendataan oleh KPU. Dengan langkah-langkah ini, KPU Provinsi Jambi berupaya memastikan bahwa pemilih disabilitas dapat berpartisipasi dengan nyaman dan merasa dihormati dalam proses pemilihan.

Oleh : Nur Kholik Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pemilu tahun 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024 untuk memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Salah satu tahapan krusial Pemilu adalah proses pencalonan dimana partai politik mengusulkan nama-nama bakal calon anggota legislatif kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kemudian diproses menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) sebelum kemudian ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT). Sesuai tahapannya, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 18 Agustus 2023 telah menetapkan DCS Pemilu 2024 untuk jenis pemilihan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota sesuai tingkatannya, kemudian diumumkan ke publik pada tanggal 19 Agustus 2024 hingga 28 Agustus 2024 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Dalam proses demokrasi, masukan dan tanggapan masyarakat memiliki signifikansi yang tak terbantahkan dan sangat membantu KPU dalam mengambil keputusan untuk menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan bertarung di ajang kontestasi elektoral lima tahunan. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan dengan beragam cara. Masyarakat dapat mengirimkan surat atau email ke KPU, Bawaslu, atau melalui platform online yang disediakan oleh lembaga terkait. Dengan adanya berbagai saluran komunikasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk berkontribusi aktif dalam menyusun calon-calon terbaik. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS Pemilu 2024 adalah bentuk tanggung jawab sosial dan konstitusional. Dengan melibatkan diri aktif dalam proses ini, masyarakat turut berperan dalam menjaga integritas, transparansi, dan kualitas dari proses demokrasi elektoral kita untuk melahirkan para pemimpin dan para wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas.

Hupmas, JAMBI – Melalui media zoom meeting online, KPU Provinsi Jambi beserta 11 KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilu Tahun 2019 pada hari Rabu (27/10/2021). Acara yang berlangsung secara virtual ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jambi, H.M. Subhan. Dalam sambutannya pria yang akrab disapa Subhan ini menyampaikan tujuan diadakan rakor adalah untuk menyamakan persepsi mekanisme usulan pemberhentian dan pengangkatan PAW anggota DPRD Kab/ Kota, persyaratan dan pengangkatan PAW serta tata cara dan peradilan anggota DPRD Kab/ Kota yg terkena masalah hukum. “ Setelah acara ini kami harapkan bisa sama pandangan kita semua mengenai proses PAW ini sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku.  PAW tidak hanya merupakan proses administrasi tetapi proses PAW juga merupakan proses politik. Karena melibatkan seluruh aktor politik. Mulai dari Pimpinan Dewan, Sekwan, Partai Poltik, Walikota/Bupati, Gubernur, dan Mendagri. Sehingga membutuhkan pekerjaan yang tertib dan teliti,” jelas Subhan. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilu Tahun 2019 oleh Anggota KPU Provinsi Jambi Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Apnizal. Apnizal menyampaikan mengenai mekanisme penggantian antar waktu DPR,DPD dan DPRD. Materi yang terdiri dari 19 slide tersebut menerangkan posisi KPU ketika terjadi PAW. “ KPU menerima surat dari Pimpinan DPRD mengenai nama calon pengganti, kemudian selama maksimal 5 hari kerja KPU melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen calon pengganti dan melakukan klarifikasi terhadap informasi tertulis dari masyarakat yang kemudian hasil dari verifikasi dan klarifikasi tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara Pleno. Berita Acara inilah yang nanti dijadikan surat jawaban terhadap surat pimpinan DPRD, “ jelas Apnizal. Selanjutnya masing-masing peserta memaparkan proses dan perkembangan pelaksanaan PAW yang terjadi diwilayah kerjanya. Rakor Mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/ Kota tersebut berlangsung hingga Pukul 12.00 WIB.  (Humas).

Jambi, jambi.kpu.go.id. (Tim KPU Provinsi Jambi).>Provinsi Jambi resmi menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Kamis (27/5/2021). Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra yang hadir langsung memonitoring jalannya PSU berharap semua berjalan sesuai prosedur dan mengingatkan agar seluruh amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dijalankan dengan benar. >Hal tersebut disampaikan Ilham saat meninjau pelaksanaan PSU di TPS 02 Desa Sido Mukti, Kec Dendang dan TPS 04 Desa Kedemangan Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Dari peninjauan yang didampingi Ketua KPU Provinsi Jambi, M Subhan, Sekretaris KPU Provinsi Jambi, Khoirul B Lubis, Penjabat Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni, Komandan Korem Jambi Brigjen TNI M Zulkifli dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, pria asal Aceh bersyukur tidak ditemukan kendala berarti. "Dan proses pemilihan berjalan kondusif dan lancar," kata Ilham. >Meski demikian, Ilham mengatakan apabila ditemukan adanya pelanggaran maka KPU akan siap mengikuti prosesnya. >MK sendiri mengabulkan PHP untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jambi usai menyidangkan permohonan Pemohon terkait adanya ketidakvalidan administrasi, khususnya jumlah pengguna hak pilih di hari pemungutan suara. >Berkaca pada hal tersebut, Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi pun berpesan agar kesalahan administrasi tidak berulang di PSU ini. Dia juga berpesan agar koordinasi dengan pihak terkait terus terjalin terutama ketika ada hal yang berpotensi menjadi masalah. "Segera dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, pastikan semua telah sesuai dengan prosedur," tutur Dewa saat memonitoring PSU Provinsi Jambi untuk TPS 02, TPS 04 dan TPS 06 Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur didampingi Anggota KPU Provinsi Jambi Apnizal dan Ketua KPU Tanjung Jabung Timur Nurkholis. >Kegiatan monitoring untuk PSU Provinsi Jambi juga diikuti oleh Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari didampingi oleh Anggota KPU Provinsi Jambi Ahdiyenti dengan mendata TPS 04 Desa Penyengat Olak dan TPS 004 Desa Senaung Kec Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi. Juga Anggota KPU RI lainnya Arief Budiman. Turut serta Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifudin, Anggota DKPP RI Alfitra Salamm dan Sekjen KIPP Kaka Suminta. (humas kpu ri/kpu prov jambi Agus/foto: ieam/ed diR)