Berita Terkini

38

Dalam rangka peningkatan kapasitas ASN, KPU Provinsi Jambi menggelar Pelatihan Publik Speaking pada Pelayanan Publik bagi jajaran KPU Provinsi Jambi serta KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

#temanpemilih, Dalam rangka peningkatan kapasitas ASN, KPU Provinsi Jambi menggelar Pelatihan Publik Speaking pada Pelayanan Publik bagi jajaran KPU Provinsi Jambi serta KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Aula Kantor KPU Provinsi Jambi ini dihadiri Plh Ketua KPU Provinsi Jambi, Plh Sekretaris, dan jajaran sekretariat (19/11/2025). Pelatihan ini menghadirkan Ade Jermawinsyah Zebua, S.E., M.M, seorang tenaga ahli, asesor, sekaligus akademisi sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Ade menjelaskan pentingnya kemampuan publik speaking bagi ASN guna memastikan pelayanan publik yang optimal. “Sebagai ASN, kita harus melayani masyarakat dengan menerapkan standar pelayanan prima, yang meliputi grooming, greeting, cleanliness, hygiene & sanitation, honest, dan discipline,” tegas Ade. Melalui pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta mampu meningkatkan keterampilan berbicara dan menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat. Kegiatan berjalan interaktif, diisi dengan diskusi, simulasi, serta praktik langsung yang semakin memperkaya pemahaman peserta.


Selengkapnya
31

KPU Provinsi Jambi berhasil menyabet penghargaan Peringkat Terbaik I Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2025

#temanpemilih 19 November 2025, KPU Provinsi Jambi berhasil menyabet penghargaan Peringkat Terbaik I Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2025 dalam acara JDIH KPU Award. Penghargaan ini diberikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Produk Hukum dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU, bertempat di Hotel Truntum Padang yang diikuti oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Suparmin dan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Deddy Herawan. Piagam dan Piala diserahkan langsung oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, Iffa Rosita kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jambi, Suparmin. Penghargaan ini menunjukkan komitmen JDIH KPU Provinsi Jambi dalam menjaga dan meningkatkan pengelolaan JDIH KPU Provinsi Jambi. JDIH KPU Provinsi Jambi juga terus berkomitmen untuk mendukung Visi JDIH KPU, yakni untuk mewujudkan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum di bidang kepemiluan yang lengkap, akurat, mudah, cepat, dan terintegrasi dalam suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.


Selengkapnya
37

KPU Provinsi Jambi mengikuti Pembahasan Sementara Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025

#temanpemilih, KPU Provinsi Jambi mengikuti Pembahasan Sementara Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 pada KPU bersama BPKP Pusat secara hybrid, hal ini berhubungan dengan Surat Tugas Direktur BPKP Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakkan Hukum Nomor PE.09.02/ST-427/D202/2/2025 tanggal 24 Oktober 2025 perihal Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KPU 2025, Rabu (19/11/25). Kegiatan ini dihadiri oleh Plh Sekretaris KPU Provinsi Jambi Dian Asmara, Kepala Sub Bagian Hukum Ryen Arisandi, dan Staf Hukum KPU Provinsi Jambi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dijelaskan bahwa pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.


Selengkapnya
22

Rapat Koordinasi Evaluasi Produk Hukum dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU

#temanpemilih, Pada hari Senin s.d. Kamis tanggal 17 - 20 November 2025 bertempat di Hotel Truntum Padang, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Suparmin dan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Deddy Herawan mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Produk Hukum dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU. Kegiatan ini diikuti oleh peserta KPU Provinsi/KIP Aceh seluruh Indonesia. Pada kegiatan ini KPU Provinsi/KIP Aceh diharuskan untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah terkait implementasi Peraturan KPU dalam tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah masing-masing secara sistematis dan komprehensif serta untuk menyampaikan satu KPU/KIP Kabupaten/Kota terbaik dalam pengelolaan JDIH KPU Tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. JDIH KPU salah satunya bertujuan untuk menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan Pusat JDIH Nasional. Perlu untuk diketahui bahwa dokumen hukum dan informasi hukum pada JDIH KPU terdiri atas Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang berkaitan dengan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil alikota; Peraturan KPU; Keputusan KPU; Keputusan KPU Provinsi; Keputusan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU; Keputusan Sekretaris KPU Provinsi; Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum lainnya. JDIH KPU Provinsi Jambi selalu berkomitmen untuk memberikan akses informasi hukum yang mudah cepat dan terbuka sesuai prinsip keterbukaan informasi publik.


Selengkapnya
22

KPU Provinsi Jambi mengikuti Webinar yang digelar KPU RI bertema “Membangun Budaya Kerja Berbasis Data di Lingkungan KPU”

#temanpemilih, KPU Provinsi Jambi mengikuti Webinar yang digelar KPU RI bertema “Membangun Budaya Kerja Berbasis Data di Lingkungan KPU” pada Jumat (14/11/2025). Acara yang berlangsung secara daring ini dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi KPU RI, Mashur Sampurna Jaya, dan diikuti oleh seluruh KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dalam paparannya, narasumber Damar Junianto—akademisi sekaligus Founder Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial dan Teknologi untuk Demokrasi (PIKAT)—menjelaskan bahwa dunia kini sedang berada dalam situasi yang serba cepat berubah: penuh volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Kondisi ini juga memengaruhi berbagai aspek, termasuk penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, budaya kerja berbasis data adalah kunci untuk menghadapi tantangan tersebut. Dengan data yang akurat, teknologi pemrosesan data, analisis digital, hingga dukungan Artificial Intelligence (AI), berbagai kerumitan dapat disederhanakan menjadi informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil akhirnya adalah keputusan berbasis bukti yang lebih kuat dan kredibel.


Selengkapnya
21

Sosialisai Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

#temanpemilih Jum'at. 14 November 2025, KPU Provinsi Jambi mengikuti secara Virtual Sosialisai Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan, kegiatan ini Sehubungan dengan peningkatan pemahaman akan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel serta dalam rangka Tindak Lanjut Penilaian SPI Tahun 2024.


Selengkapnya